Nusa Tenggara Barat Siap Terapkan Manajemen Krisis Kepariwisataan

wartaevent.com – Lombok.Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan kesiapannya untuk menerapkan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah di wilayahnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu M. Faozal pada Rapat Koordinasi Manajemen Krisis Kepariwisataan NTB di Hotel Lombok Astoria Mataram, Kamis (19/09/2019) kemarin.

Ia menambahkan, rakor ini merupakan langkah awal komitmen NTB untuk membentuk MKK Daerah sekaligus untuk memetakan peran stakeholder pariwisata dalam penanganan situasi krisis yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

Baca Juga : Manajemen Krisis Kepariwisataan Menjadi Prioritas Utama

“Rakor ini mempertemukan pemangku kepentingan pariwisata di tingkat kabupaten/kota NTB dengan berbagai pihak seperti Basarnas, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, POLRI, TNI, Angkasa Pura, akademisi, dan media,” terang Faozal.

Lebih lanjut, Faozal mengatakan, pembentukan MKK NTB memiliki dasar hukum Surat Keputusan Gubernur dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan (Permenpar MKK). Langkah yang akan segera adalah pemetaan personel, pembentukan jejaring, inventarisasi potensi krisis, dan penyusunan dokumen rencana aksi.

Sementara itu, Guntur Sakti, Plt. Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar, mendorong Dinas Pariwisata NTB untuk merangkul para pihak untuk bekerja sama dalam membentuk sebuah sistem penanganan krisis yang baik, mulai dari fase kesiapsiagaan dan mitigasi, fase tanggap darurat, fase pemulihan, serta fase normalisasi.

“MKK tidak hanya bekerja saat terjadi krisis. Tetapi jauh sebelum terjadi krisis yakni pada fase kesiapsiagaan dan mitigasi, dengan melakukan pemetaan potensi krisis serta menyusun rencana langkah penanganan,” ungkap Guntur.

Baca Juga : Jaga Citra Pariwisata Indonesia, Kemenpar Susun Grand Design Manajemen Krisis Kepariwisataan

Kemudian, lanjut Guntur, pada fase Tanggap Darurat, MKK melakukan assessment dampak krisis pada sektor pariwisata, melakukan koordinasi layanan wisatawan, dan menyusun strategi komunikasi krisis. Salah satu tugas terberat MKK adalah memulihkan citra dan kepercayaan industri dan wisatawan pasca krisis.

Untuk itu, Guntur menambahkan, Kemenpar membutuhkan dukungan MKK Daerah dalam penyelenggaraan stabilitas pariwisata serta sebagai pihak yang membantu Kemenpar dalam penanganan situasi krisis yang terjadi di daerah. Dalam pelaksanaannya kinerja MKK Daerah juga akan didampingi oleh MKK Kemenpar. [*]