120 Petinggi Pengadilan Indonesia Terekomendasikan Kompeten
wartaevent.com – Jakarta.Sebanyak 120 petinggi pengadilan Indonesia Mahkamah Agung (MA) terekomendasikan kompeten setelah menjalankan workshop Uji Kompetensi Humas (UKH) yang merupakan kegiatan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP-LSPR) sejak tanggal 16 – 20 September 2019 kemarin.
Kerja sama ini merupakan jawaban MA pada pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, keterbukaan informasi dan tanggapan masyarakat dalam menyerap sebuah fenomena, sebuah lompatan ke depan sekaligus tantangan bagi profesi Humas dalam menggiring opini publik yang handal di masyarakat.
Kredibitas dan kompetensi profesi Humas merupakan salah satu kunci dalam membangun persepsi publik yang akan tercipta. Secara teknis, uji kompetensi ini berperan dalam menyampaikan berbagai produk hukum dalam bahasa komunikasi yang mudah dicerna oleh masyarakat umum,
“Sertikasi kompetensi Humas ini bagi para ketua pengadilan diharapkan dapat menjadi senjata menciptakan Mahkamah Agung yang transparan dan akuntable,” ujar Andre Ikhsano, Direktur LSP-LSPR.
Hal tersebut merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh MA dalam memahami adaptasi, perubahan dan tantangan lembaga peradilan dalam membentuk persepsi masyarakat yang secara langsung dapat memengaruhi pembentukan citra MA.
Setelah mengikuti kegiatan ini para Hakim meyakini akan mampu merencanakan, mengambil dan melaksanakan kebijakan-kebijakan baru yang ideal dan strategis. Begitupun ketika materi terkait dengan Public Speaking diuraikan secara komprehensip.
“Workshop ini memberikan wawasan baru bagi kami di jajaran pengadilan tentang media, harapannya sangat mendukung dalam menjalankan tugas-tugas yang berkait dengan peningkatan pelayanan public dimana kita menggunakan media untuk mengedukasi layanan, inovasi, kebijakan-kebijakan kami,” ungkap Kolonel SUS Nursiana, Kepala Pengadilan Militer 107 Balikpapan.
Sementara itu, J.A Wempi, salah satu asesor Uji Kompetensi Humas (UKH), memberikan apresiasi upaya MA dalam membuat terobosan bidang komunikasi publik di jajarannya. Dan para petinggi yang menjadi peserta telah memperlihatkan kompetensi mereka untuk berdiri di lini depan penegakan hukum Indonesia yang humanis. Harapannya bahwa peradilan Indonesia lebih komunikatif dan humanis. [*]
