Sri Mulyani: Instrumen dan Policy Keuangan Ditujukan untuk Mendukung Pariwisata
Warta Event – Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pariwisata sebagai sektor multidimesi perlu didukung secara multidimensional termasuk dalam hal investasi dan pembiayaan sehingga sektor jasa ini berkembang pesat dan menjadi andalan dalam menghasilkan devisa sekaligus memperkuat neraca perdagangan Indonesia.
Oleh karena itu, kata Menkeu Sri Mulyani, pembangunan 10 destinasi prioritas pariwisata (DPP) yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widido (Jikowi) untuk mendukung target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2019, harus didukung secara mullti dimensional oleh pemerintah dan dunia swasta.
“Semua instrumen dan policy keuangan juga ditujukan untuk mendukung pariwisata,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati, hari Kamis (27/09/2018) ketika menjadi pembicara kunci dalam Rakornas Pariwisata III Tahun 2018 di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta.
Menkeu Srimulyani, menambahkan, untuk mendukung pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) kemudian dipilih empat DPP sebagai ‘super prioritas’ (Danau Toba, Mandalika, Labuhan Bajo, dan Borobudur) dan destinasi pariwisata unggulan lainnya di Tanah Air membutuhkan dana investasi Rp500 triliun yang sebagian dibiayani pemerintah dan diharapkan lebih banyak dari dunia swasta.
“Dari sisi dimensi aksesibilitas, pemerintah melalui masing-masing instansi teknis telah membangun insfrastruktur berupa jalan, rel kereta api, airport dan seaport. Juga air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Dari dimensi amenitas, selain melakukan lewat belanja tak langsung, pemerintah juga memberikan dukungan melalui policy perpajakan antara lain untuk perhotelan,” kata Sri Mulyani.
Dukungan dalam dimensi atraksi juga dilakukan dengan mengalokasikan anggaran kepada kementerian dan lembaga teknis, misalnya, Badan Ekononi Kreatif (Bekraf). “Suksesnya acara pembukaan Asian Games 2018 yang menjadi trending topic dunia tidak lepas dari dukungan dalam anggaran APBN. Sukses dalam pembukaan itu menjadi ajang promosi pariwisata yang sangat efektif,” terang Sri Mulayani.
Sementara itu, Darmin Nasution, Menko Bidang Perekonomian,mengatakan, pemerintahan Presiden Jokowi dan Yusuf Kalla memberikan perhatian utama pada pembangunan infrastruktur dan pariwisata yang menghasilkan devisa langsung dan bermanfaat untuk menstabilkan defisit pada neraca perdanganan.
“Selain membangun infrastruktur, pariwiwisata menjadi prioritas pemerintah. Semua ini tidak lain untuk mendorong ekspor. Menghadapi situasi ekonomi glolal yang kurang mendukung belakangan ini kita perlu mendorong ekspor untuk menghasilkan devisa dan menekan impor. Untuk inilah mengapa pariwisata dimasukkan dalam industri ekspor karena menghasilkan devisa besar,” ucap Darwin Nasution.
Sisi lain untuk mendukung pariwisata, pemerintah melalui kebijakan fiskal, juga melakukan upaya untuk mendorong agar penyaluran kredik ke sektor usaha pariwisata semakin besar. “Saya bersama Menpar Arief Yahya belum ini merinci kembali siapa saja yang dapat menerima skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR sekarang dapat dinimasi para pelaku usaha pariwisata,” terangnya.
KUR pariwisata ini telah di launching di Danau Toba, Sumatara Utara belum lama ini.KUR pariwisata dimanfaatkan masyarat di sekitar destinasi Danau Toba antara lain untuk usaha homestay. “Pelaku usaha pariwisata dapat memanfaatkan kredit KUR skala mikro dan kecil besarnya mencapai Rp500 juta per nasabat. Ini tentu sangat membantu usaha mikro dan kecil pariwisata,” kata Darmin.
Ditambahkan oleh Darmin, KUR dengan bunga 7% per tahun ini menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro-kecil pariwisata.
“Kecilnya suku bunga KUR yang hanya 7% ini karena disubsidi oleh pemerintah lewat APBN yang mencapai Rp11 triliun. Dan besarnya subsidi bunga ini, sedikitnya ada Rp120 triliun KUR yang akan disalurkan untuk usaha mikro dan kecil dan ini bisa dinikmati oleh pelaku usaha pariwisata,” tutup Menko Darmin Nasution. [Fatkhurrohim]
