Pemerintah Berikan KUR Pariwisata 500 Juta per Nasabah
Warta Event – Jakarta. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan perhatian utama pada pembangunan infrastruktur dan pariwisata yang menghasilkan devisa langsung dan bermanfaat untuk menstabilkan defisit pada neraca perdagangan.
Selain membangun infrastruktur, pariwisata menjadi prioritas pemerintah. Semua ini tidak lain untuk mendorong ekspor. Menghadapi situasi ekonomi global yang kurang mendukung belakangan ini, kita perlu mendorong ekspor untuk menghasilkan devisa dan menekan impor.
“Untuk inilah mengapa pariwisata dimasukkan dalam industri ekspor karena menghasilkan devisa besar. Selain melalui kebijakan fiskal, pemerintah juga melakukan upaya untuk mendorong agar penyaluran kredit ke sektor usaha pariwisata semakin besar,” kata Darmin Nasution ketika memberikan keynote speech dalam Rakornas Pariwisata III Tahun 2018 di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta, Kamis siang (27/09) kemarin.
Menko Darmin bersama Menpar Arief Yahya belum merinci kembali siapa saja yang dapat menerima skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). “KUR sekarang dapat dinikmati para pelaku usaha pariwisata. KUR pariwisata ini sudah kita launching di Danau Toba, Sumatera Utara belum lama ini,” terang Menko Darmin Nasution.
KUR Pariwisata dimanfaatkan masyarakat di sekitar destinasi prioritas Danau Toba antara lain untuk usaha homestay. “Pelaku usaha pariwisata dapat memanfaatkan kredit KUR skala mikro dan kecil besarnya mencapai Rp500 juta per-nasabah. KUR dengan bunga 7% per tahun ini menjadi salah satu instrumen pembiayaan untuk pelaku usaha mikro-kecil pariwisata.
“Kecilnya suku bunga KUR yang hanya 7% ini karena disubsidi oleh pemerintah lewat APBN yang mencapai Rp 11 triliun. Dan besarnya subsidi bunga ini, sedikitnya ada Rp 120 triliun KUR yang akan disalurkan untuk usaha mikro dan kecil dan ini bisa dinikmati oleh pelaku usaha pariwisata,” kata Menko Darmin Nasution.
Sementara itu Menpar Arief Yahya usai membuka Rakornas pada hari pertama (Rabu,2/09) menjelaskan, jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata tahun ini sebanyak 6,7 juta orang dan diproyeksikan membutuhkan kredit KUR pariwisata sebesar Rp25 triliun. Para UKM pariwisata yang bergerak di usaha homestay diproyeksikan membutuhkan dana investasi sebesar Rp2 triliun.
Seperti diketahui dalam lima tahun ke depan atau 2019-2024 sektor pariwisata membutuhkan investasi sebesar Rp500 triliun untuk pengembangan 10 DPP dan destinasi unggulan lainnya. Kebutuhan investasi tersebut terdiri dari pembiayaan pariwisata sebesar Rp295 triliun yakni berasal dari pemerintah Rp10 triliun dan swasta Rp285 triliun.
Sedangkan investasi pariwisata senilai Rp205 triliun berasal dari pemerintah Rp170 triliun dan swasta Rp35 triliun. Sementara itu investasi pariwisata dari pemerintah berasal dari Kementerian PUPR Rp32,5 triliun, Kementerian Perhubungan Rp77,3 triliun, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II Rp56 triliun, Kementerian Kominfo Rp0,05 triliun, DAK Pariwisata Rp1 triliun, dan Kemenpar sebesar Rp3 triliun. [Fatkhurrohim]
