Kemenpar Janjikan Dukungan untuk Event Lokal Pariwisata di Selat Sunda
wartaevent.com – Pandeglang. Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menjanjikan dukungan dalam penyelenggaraan event lokal dan di Calendar of Event (CoE) pariwisata yang berlangsung di Selat Sunda. Hal ini disampaikannya saat dialog terkait pariwisata pada event Jambore Pokdarwis & HPI di Provinsi Banten, yang dilaksanakan Selasa (12/02/2019) di Mutiara Carita Cottage, Pandeglang, Banten,
Dukungan Kemenpar tersebut dimaksud untuk mempercepat kebangkitan pariwisata di Selat Sunda serta memberikan kepastian keamanan kepada wisatawan. Tagline ‘Selat Sunda Aman’ bahkan diminta untuk digunakan secara konsisten pada program-program pariwisata. “Saya minta untuk program kita konsisten menggunakan tagline Selat Sunda Aman,” ujar Menpar.
Baca Juga : Kabupaten Banyuwangi Siapkan 99 Event Unggulan di Tahun 2019
Belajar dari erupsi Gunung Agung dan Gempa Lombok, status destinasi Banten pasca-tsunami juga tidak ditetapkan sebagai darurat. Penetapan status darurat di tempat wisata yg terkena dampak bencana, diakui Menpar memiliki pengaruh yang tidak baik. Pasalnya, negara-negara asing dapat memberikan “travel advice” kepada warganya.
Penetapan status darurat sempat dilakukan di Bali pasca-erupsi Gunung Agung. Saat itu, Bali kehilangan pemasukan 1 miliar dolar AS dan 1 juta wisatawan mancanegara (wisman). “Hal serupa juga terjadi di Banten. ‘Occupancy rate’ hotel di sini rata-rata 50-60%. Pasca-tsunami, dalam dua bulan ‘occupancy rate’ di Banten kurang dari 10%. Maka dari itu, saya minta Banten tidak ditetapkan status darurat tapi bantuan harus tetap mengalir ke sana,” ujar Menpar.
Sementara itu, Irma Naulita, Bupati Pandeglang, menjelaskan, tsunami Selat Sunda memiliki dampak besar pada tiga sektor ekonomi Pandeglang. Ada tiga sektor yang lumpuh di Pandeglang pasca-tsunami yaitu pariwisata, maritim, dan agrobisnis. Walaupun belum pulih seratus persen tapi semua sudah kembali berjalan.
“Kami hanya mengeluarkan SK 14 hari darurat karena kerja sama pemerintah pusat dan daerah sangat baik dalam menangani bencana ini. Kami juga telah berkordinasi dengan stakeholder dan pemilik usaha pariwisata untuk kembali bangkit,” ujar Irna.
Pelarangan pengadaan acara di hotel serta mahalnya tiket pesawat juga menjadi bahasan dalam dialog Jambore Pokdarwis dan HPI. Menpar mengaku sempat mendiskusikan permasalahan yang dialami para pelaku industri pariwisata tersebut kepada Presiden.
Baca Juga : Tahun 2019 NTB Menggelar 18 Event dan Mentargetkan 4 Juta Wisatawan
Menanggapi hal tersebut, Menpar Arief Yahya, menjelaskan, dirinya sempat berdiskusi dengan Presiden mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah ucapan seorang menteri tentang larangan mengadakan acara di hotel. Larangan ini telah dicabut Presiden, hotel-hotel bisa menjadi lokasi acara serta rapat.
“Lalu yang kedua, saya juga berdiskusi soal harga tiket pesawat yang mahal. Harga tiket naik karena avtur di Indonesia 30 persen lebih mahal daripada di luar. Mahal karena avtur dimonopoli di Indonesia. Lalu, apa solusinya? Hari ini Presiden akan memanggil Dirut perusahaan tersebut untuk memintanya menurunkan harga avtur atau muncul saingan dalam penjualan avtur di Indonesia, ” jelas Menpar. [*]
