Berkontribusi Aktif dan Responsif Atas Rencana Aksi, Kemensos Raih Apresiasi dari KPK

WARTAEVENT.com – Jakarta. Kementerian Sosial )Kemensos) melalui Tri Rismaharini, Menteri Sosial (Mensos) menerima apresiasi dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga anti-rasuah ini menilai Kemensos melakukan langkah nyata memanfaatkan data kependudukan untuk efektifitas dan efisiensi kebijakan sektoral tahun 2021-2022.

Baca Juga : Ini Strategi Kemensos Sukses Mengakselerasi Kesejahteraan Masyarakat

Apresiasi diserahkan langsung oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK atau Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (13/01/2023) kemarin.

Pahala menyampaikan, model kerja Stranas PK adalah penetapan rencana aksi dan harus dilakukan oleh kementerian yang terdaftar dalam rencana aksi. Dari 76 Kementerian/Lembaga, Kemensos dianggap memiliki capaian rencana aksi pencegahan korupsi yang baik dengan utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Ini penghargaan atas kementerian yang berkontribusi aktif dan responsif terhadap rencana aksi. Rencana aksi yang dilakukan Kemensos adalah utilisasi atau penggunaan NIK. Kemensos, menurut kami, capaiannya bagus,” katanya di hadapan media.

Apresiasi ini, sekaligus menjawab persoalan ketidaktepatsasaran bantuan sosial (bansos). Pada Juni 2022, BPK menemukan 10.249 KPM penerima bansos Sembako/BPNT melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Baca Juga : 3 Terobosan Ini Akan Disampaikan Kemensos pada Pertemuan Tingkat Tinggi Asia-Pasifik untuk Penyandang Disabilitas

Pada kesempatan sama, Mensos Risma menyampaikan para penerima bansos pada Sistem AHU Kemenkumham yang dinilai tidak tepat sasaran itu tercatat di antaranya menempati jabatan direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.