Chappy Hakim: “Wilayah Udara Bernilai Strategis

Drone kini bisa terbang ribuan kilometer tanpa pilot, melakukan pengintaian, atau bahkan meluncurkan rudal presisi dengan akurasi tinggi. Artificial Intelligence memainkan peran dalam menentukan kapan sebuah sasaran perlu dihancurkan, berdasarkan data real-time yang diproses dalam hitungan detik. Semua in membuat panggung pertempuran udara meniadi sangat kompleks, multidimensional, dan tak kasat mata.

Urgensi Menguasai Wilayah Udara Sendiri

Chappy Hakim mengakhiri presentasinya dengan mengatakan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, harus sadar bahwa wilayah udara di atas Nusantara bukan ruang kosong. ”Ruang dirgantara adalah bagian dari kedaulatan nasional yang tidak bisa dinegosiasikan.

Dalam dunia yang semakin terhubung dan rentan terhadap konflik asimetris, siapa yang menguasai udara, dan kini juga cyber space, adalah mereka yang mampu menjaga kedaulatan, keamanan, dan masa depan bangsanya,” tegas Chappy Hakim.

Baca Juga : Menlu Sugiono Kukuhkan Kepengurusan ICWA 2025-2027 di Kantor Kemlu

Pendelegasian Wilayah Udara Indonesia Kepada Negara Lain Tidak Dapat Dibenarkan.

Presentasi Chappy Hakim diikuti beragam pertanyaan dan komentar yang beragam dari para Dubes RI yang hadir.  Kesemuanya ditanggapi dan direspon dengan baik. Intinya dari ”Cujus est solum” hingga ”era drone”  dan ”cyber warfare”, satu hal tetap tidak berubah: wilayah udara adalah ruang strategis yang mutlak harus dikuasai oleh negara. Ketiadaan kontrol atas wilayah udara sendiri hanya akan mengundang tragedi.

”Pengalaman dari Pearl Harbor hingga 9/11 membuktikan bahwa kelengahan dalam menjaga wilayah udara dapat berakibat fatal. Kini, lebih dari sebelumnya, penguasaan udara bukan hanya soal memiliki jet tempur tercanggih, tetapi tentang membangun sistem yang terintegrasi antara teknologi, doktrin, sumber daya manusia, dan kecerdasan buatan,” ujar Chappy Hakim.

Sebagai penutup disampaikan pentingnya penguasaan terhadap wilayah udara sendiri. Hal ini didasarkan pada:’

Baca Juga : Pengurus ICWA Beranjangsana ke Menlu Sugiono

Pendelegasian wilayah udara ke negara lain adalah melanggar Pasal 458 UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Disitu dinyatakan bahwa pengelolaan wilayah udara Indonesia tidak boleh diserahkan kepada pihak asing.

Pendelegasian kepada negara lain juga bertentangan dengan Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa kedaulatan negara atas wilayah udaranya bersifat penuh dan eksklusif. Kedaulatan itu tidak dapat dibagi, apalagi diserahkan ke negara tetangga.

Baca Juga : Pembahasan Mengenai Prospek Danantara Menuju Sovereign Wealth Fund dengan Standard Global

Wilayah udara  tidak bisa dinegosiasikan.  Indonesia harus membangun sistem: teknologi, SDM, doktrin, AI. “Siapa menguasai udara dan cyber space, dia menjaga masa depan bangsanya.” Diakhir diskusi, Marsekal (Purn) Chappy Hakim membagikan bukunya kepada semua peserta diskusi, Buku yang berjudul “Menjaga Ibu Pertiwi & Bapak Angkasa” tersebut diterbitkan oleh Kompas. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Wartamedia Network WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6hTttLSmbSBkhohb1J Pastikan kalian  sudah install aplikasi WhatsApp ya.

• Penullis : Zaini Syamsuddin
• Editor : Fatkhurrohim