FGD GIPI: “Harmonisasi dan Sinergi Industri Pariwisata”

Warta Event – Jakarta. Sebagai upaya membahas sejumlah permasalahan spesifik yang terkait bagaimana meningkatkan penjualan produk pariwisata Indonesia ke mancanegara, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema “Harmonisasi dan Sinergi Industri Pariwisata” pada hari ini Selasa (7/3/2017) di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Kementerian Pariwisata, Jakarta.

Kegiatan FGD GIPI dalam rangka mendukung target kunjungan 15 juta wisman tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kegiatan penjualan produk wisata secara maksimal. Sebab, dalam dua tahun terkahir, kegiatan branding dan advertising telah dilancarkan oleh Kemenpar secara global dan massif.

Didien Junaedy, Ketua Umum GIPI mengatakan, Kemenpar telah berhasil membangun citra dan persepsi global terhadap destinasi Indonesia. Untuk itu, tahun ini sebagai momentum untuk melakukan selling the products dalam upaya mencapai target pariwisata nasional.

Guna mengurai permasalahan pariwisata nasional, FGD GIPI membagi dua bahasan dalam dua sesi. Pada sesi pertama membahas peluang dan tantangan kolaborasi pelaku industri dan Kemenpar serta Industri dan Deregulasi Industri Pariwisata.

Sementara itu, Arief Yahya, Menteri Pariwisata yang membuka FGD GIPI ini mengingatkan agar pelaku industri pariwisata tentang pentingnya menjaga kualitas layanan serta harus bisa berkompetisi dengan standar internasional. Tourism, kata Menpar, adalah service  industry. Jika hendak menjadi global player harus menggunakan global standard.

Dalam kesempatan FGD tersebut, Arief pun mendorong pelaku industri pariwisata aktif menjual produk-produk wisata untuk meningkatkan jumlah wisman. “Melalui sales promotion, sales mission, fam-trip dan semacamnya yang diselenggarakan oleh pemerintah,” terang Menpar.

Ditambahkan Arief, ia mendorong  pelaku industri pariwisata untuk bisa inovatif dan menciptakan terobosan-terobosan di tengah keterbatasan. ”Saat ini pemerintah hanya mampu menyediakan 30 persen anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan amenitas. Karena itu private sectors silakan mengembangkan bisnis di amenitas dan atraksi,” tutupnya. [Fatkhurrohim]