Ketua BPD HIPMI Jawa Tengah Sebut 90 Persen Dikorbankan, PPKM dari Pemerintah Pusat Tidak Efektif

Namun tambah Billy, setelah berjalan 17 bulan dan sudah mengetahui karakter Covid-19, yang terjadi sebenarnya adalah bukan dimasalah mobilitas masyarakat akan tetapi apakah di setiap daerah mampu menangani kasus aktif yang terjadi di daerahnya.

Dan ternyata program bansos sebagai pengiring akibat PPKM pun dinilai kurang efektif bagi masyarakat untuk bertahan selama berdiam diri di rumah agar tidak melakukan mobilitas sosial dan mencari nafkah.

Kejadian PPKM ini telah berulang kali, dan pemerintah telah melaukan buka tutup mobilitas masyarakat. “Ketika ada varian Covid-19 baru kemudain membludak lagi pemerintah mengeluarkan PPKM lagi. Mau sampai kapan akan seperti ini?,” Tanya Billy.

Baca Juga : Platform Ini Berikan Kemudahan Cara Beriklan di Media Luar Ruang

Sejatinya, jika pemerintah memahami karakter Covid-19 dan mampu menangani kasus yang aktif terpapar maka cara menyelesaikannya semakin efektif. “Jika Indonesia kekurangan fasilitas kesehatan dan kekurangan tenaga kesehatan, maka seharusnya fokus di hal tersebut. Ini lebih efektif dan tahu apa yang harus ditangani,” saran Billy.

Jadi lanjut Billy, toleransi untuk kasus orang yang berstatus aktif dapat ditangani jadi tidak perlu mengeluarkan kebijakan buka tutup mobilitas. Meskipun disertai dengan bansos setiap bulannya karena terbukti cuma mampu bertahan hidup sekitar 2 minggu.

“Jika bansos tersebut digunakan untuk keperluan kesehatan seperti membeli masker dan atau vitamin itu masih tepat. Namun gimana jika digunakan untuk keperluan lain seperti bayar cicilan kendaraan atau hal konsumtif lainnya, ini nggak efektif. Akan lebih baik pada peningkatan fasilitas kesehatan dan menambah tenaga kesehatan,” terangnya.