Ketua BPD HIPMI Jawa Tengah Sebut 90 Persen Dikorbankan, PPKM dari Pemerintah Pusat Tidak Efektif
Menurut pandangan CEO PT Dafam Group ini sebenarnya, pengusaha ini tidak masalah dengan PPKM, tapi jangan buka-tutup maupun lock down sekalipun. Tapi pemerintah harus menaganinya secara tepat.
“Katakanlah 514 kabupaten dan kota di Indonesia dianggarkan Rp1 triliun saja dan kalau menanganinya kasus yang aktif Covid-19 ini benar untuk khusus kesehatan sudah cukup mengurai masalah dan tidak perlu adanya PPKM,” lanjutnya.
Baca Juga : Perayaan Hari Jadi Ke-11 PT. DHM: Sederhana, Syarat Makna dan Tahun Penuh Prestasi
Pengusaha bukan tidak mau lagi untuk berkorban dalam menangani Covid-19. Tapi memang sudah ada yang dikorbankan lagi. “Selama 17 bulan Covid-19 kami telah merumahkan 2000 orang, PHK 600 orang lebih, pada PPKM kali ini pemasukan sudah kosong alias nol.
Selama minsdset pemerintah belum benar cara mengatasi penanganan angka aktif terpapar Covid-19 dan kemudian diberlakukan PPKM darurat lagi maka dunia usaha seperti perhotelan akan mati dalam 1 bulan kedeapn. “Masalah kesehatan diselesaikan dengan kesehatan bukan mengorbankan ekonomi dan social seperti program PPKM ini,” pungkas Billy.
Sementara itu Arnaz Andraasmara, Ketua Kadin Kota Semarang menambahkan, juga memberikan saran ke pemerintah pusat, agar PPKM ini kembali diserahkan ke otoritas daerah. Jika kebijakan dari pemerintah pusat disamaratakan dengan daerah maka semua pengusaha akan gulung tikar. Dan ini tidak tidak adil. [*]
- Penulis & Editor : Fatkhurrohim
