wartaevent.com – Jakarta. Agung Suprio, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam sesi webinar bertema “Bijak dan Cerdas Siaran Melalui Sosial Media” mengatakan, komisi penyiaran terus mengupayakan agar regulasi penyiaran segera dibentuk.
Agung menambahkan, bentuk-bentuk penyiaran makin marak dilakukan melalui sosial media. Sementara aturan yang ada belum dapat dijadikan pengawal dalam menjaga agar konten-konten tersebut tidak mengganggu kepentingan publik.
Rancangan Undang – Undang (RUU) memang belum juga kunjung usai. Banyak pihak menyarankan supaya inisiatif dilakukan di tingkat masyarakat.
Bahkan sebaiknya melihat melihat keadaan ini sebagai kesempatan untuk mengedukasi anggota keluarga agar melek media.
Untuk itu Agung menyarankan, agar UU tersebut mengatur hal-hal yang makro saja. Ketentuan lebih detil dan teknis dapat dibuat dalam bentuk aturan pemerintah. Salah satu ide itu ia usulkan agar proses penyusunan RUU penyiaran dapat segera selesai.
Hal ini pun diamini oleh Yadi Hendriana, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Menurut Yadi, semakin cepat landasan hukum itu terbit, akan semakin baik juga bagi pekerja jurnalistik.
Sebab, revolusi teknologi digital tak mungkin dibendung dan tentu berimbas juga ke industri pers, termasuk pertelevisian. Apalagi, media sosial sangat lekat dengan jurnalistik dan menyediakan ruang yang besar untuk penyiaran.
Kendati begitu, Yadi Hendriana sepakat bahwa publik tidak harus bersandar pada regulasi dan semata-mata pasif menuggu aturan dari pemerintah. Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat. Publik sebenarnya mendapat keuntungan karena informasi mendorong transparansi.
Sementara itu Rizka Septiana, Praktisi Kehumasan sekaligus Dosen dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR menambahkan, selama ini belum diajarkan bagaimana menggunakan media sosial dengan baik, dengan kondisi pandemi Covid-19 ini.
“Kita dituntut untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Bahkan ada joke bahwa Covid-19 ini bisa disebut sebagai Bapak transformasi internet loh.” terang Rizka Septiana.
Menurut Rizka, potensi munculnya dampak negatif memang besar mengingat media sosial dapat menjangkau audiens yang jauh lebih luas dan bila informasi keliru tersebar bisa bergulung-gulung bak bola liar (viral). Hal ini menjadi pekerjaan rumah kita semua.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kita harus turut berkontribusi aktif. “Mulailah dari keluarga dan diri sendiri untuk mengedukasi keluarga. Ini akan lebih produktif dan berguna,” pungkas Rizka. [*]
JAKARTA, WARTAEVENT.com – Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan ARMY Visits Jakarta Guide, sebuah panduan wisata… Read More
JAKARTA, WARTAEVENT.com – Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center menghadirkan konsep musik Timuran dalam perayaan malam Tahun Baru bertajuk… Read More
JAKARTA, WARTAEVENT.com – Kementerian Pariwisata bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah pemangku kepentingan menyiapkan inisiatif Purple Jakarta untuk menyambut… Read More
CIBUBUR, WARTAEVENT.com – ARTOTEL Living World Kota Wisata – Cibubur meraih penghargaan Best Business Hotel Development dalam ajang The 12th… Read More
JAKARTA, WARTAEVENT.com – ARTOTEL Harmoni Jakarta menghadirkan program makan malam bertajuk Harmoni Rasa di restoran Kongsi Rasa. Program yang digelar… Read More
SENTUL, WARTAEVENT.com – Tim kitchen The Alana Hotel & Conference Center Sentul City (The Alana Sentul) meraih enam medali dalam… Read More
Leave a Comment