Penduduk Miskin Turun 1,19 Juta, BPS Akui PKH dan Rastra Berdampak Signifikan
Warta Event – Jakarta. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra) yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk (gini rasio). Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui jika dua program tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan gini rasio.
Melansir pada data BPS hingga September 2017 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen). Artinya jumlah tersebut berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada September 2017.
Sementara tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio, pada bulan September 2017 berada di posisi 0,391. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393.
Khofifah mengatakan, data BPS tersebut menjadi bukti efektifitas program yang sempat diragukan banyak pihak dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Terlebih program PKH sendiri merupakan model kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menggunakan perspektif pemberdayaan perempuan.
Nantinya, Kata Khofifah, data BPS ini menjadi acuan dan referensi bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah dalam melakukan intervensi penanganan kemiskinan. “Jika hitungannya year to year (September 2016-red) sebesar 0,394, maka terjadi penurunan sebesar 0,003 poin,” ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta.
Dengan capaian tersebut, lanjut Khofifah, pihaknya semakin optimistis dengan target penurunan angka kemiskinan menjadi single digit. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dalam RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 9,5-10 persen atau turun dari 2017 yang dipatok 10,5 persen.
“Di tahun 2017 kami melakukan revolusi bantuan sosial dengan merubah sistem tunai menjadi non tunai melalui kerjasama dengan himpunan bank negara. Nah di 2018 ini, kami yakin perluasan penerima bansos non tunai dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat dapat semakin menekan angka kemiskinan dan gini ratio,” tuturnya.
Mensos Khofifah menambahkan, perluasan PKH dan BPNT dijadwalkan mulai Bulan Februari 2018. Perluasan BPNT menjadi 10 juta terbagi dalam empat tahap yakni Januari – Februari, April – Mei, Juli – Agustus, dan Oktober – November. Masing-masing penambahan sejumlah 2,5 juta KPM di tiap tahapan. Setiap bulan KPM akan menerima Rp110.000 yang dapat ditukarkan beras dan telur. [Fatkhurrohim]
