Pentingnya Ketegasan AS dan Kekompakan BOP untuk Mensukseskan Misi Perdamaian di Gaza
Di tengah situasi ini, warga Gaza hidup dalam ketakutan akan perang yang kembali pecah. Sebagai negara anggota BOP apalagi sebagai Ketua, AS harus menyampaikan kecaman tersebut. Hal ini penting mengingat Indonesia dan negara anggota lainnya telah menunjukkan komitmen terhadap perdamaian di Timur Tengah. Bila rasa kepercayaan semakin berkurang terhadap sesama anggota BOP sudah dipastikan BOP akan gagal sebelum menjalankan misinya di Gaza.
Indonesia kiranya dapat mempengaruhi sikap AS karena Indonesia adalah salah satu mitra strategis AS :
1. Diplomasi bilateral. Indonesia dapat memanfaatkan kedekatan hubungan diplomatiknya dengan AS dan menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kekhawatiran dan harapan terkait kebijakan AS terhadap Israel. Saat ini kedua kepala negara tengah mempersiapkan kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariff dengan rencana penandatanganan di Washington DC. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani ART dengan AS pada bulan ini. Airlangga mengatakan kesepakatan itu akan ditandatangani Prabowo saat menghadiri acara di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 ini.
2. Palestina perlu segera diberikan kesempatan untuk menunjuk wakilnya dalam BoP. Palestina bukan sebuah bangsa yang menjadi penonton belaka untuk menentukan masa depan mereka. Bukankah pembangunan Gaza adalah untuk masa depan mereka.
3. Tekanan publik. Indonesia dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu Palestina dan mendorong masyarakat AS untuk menekan pemerintah mereka agar mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel meski disadari bahwa mempengaruhi kebijakan AS terhadap Israel bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan kerja sama dan diplomasi yang intensif.
Indonesia kiranya dapat mengingatkan kepada AS bahwa sebagian besar negara di dunia sudah mendukung kemerdekaan Palestina (157 negara yang mendukung). Mayoritas negara di dunia telah mengakui kemerdekaan Palestina, dan ini dapat membuktikan bahwa dukungan internasional untuk Palestina sangat kuat. Hal ini dapat menjadi argumen yang kuat bagi AS agar mempertimbangkan kembali kebijakannya terhadap Israel dan Palestina. Rumusan ”two-state solution” adalah jawaban yang tepat dalam hubungan ini.
Kiprah Indonesia dalam Pasukan Perdamaian PBB sejak 1957
Indonesia tidak perlu ragu menyampaikan pengalamannya dalam memelihara perdamaian dunia dibawah bendera PBB sejak 1957. Kontingen Garuda adalah pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain.
Sebagaimana diketahui sebagian besar misi pasukan multinasional bentukan AS di berbagai belahan dunia tercatat sering gagal daripada keberhasilannya. Sebagai contoh misi pasukan multinasional (AS, Italia, Inggris dan Prancis) untuk operasi ”perdamaian” di Lebanon (1983). Kemudian tugas pencarian ”senjata pemusnah massal” di Iraq (2003). Misi di Iraq tersebut dipimpin oleh AS dengan jumlah kontingen dari 16 negara Kegagalan berikutnya adalah misi NATO di Afghanistan.
Pada masa kepresidenan George W. Bush dan sejumlah negara sekutunya yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada 2001 melancarkan invasi militer ke Afghanistan dengan dalih sebagai reaksi atas serangan 11 September yang terjadi di tahun yang sama. Sejak itu, militer AS dan sekutunya bertahan di Afghanistan hingga ditarik secara bertahap setelah terlibat perang yang paling berkepanjangan bagi AS.
Perluya kedekatan BOP dengan penduduk setempat
Penulis yang pernah bertugas di Lebanon (2007-2010) melihat dari dekat suksesnya Kontingen Garuda XXIII B diterima dengan baik oleh segenap lapisan masyarakat di Lebanon. Tidak saja dengan masyarakat tokoh masyarakat di Lebanon selatan tetapi juga partai politik di Lebanon.
Pasukan Garuda menerapkan berbagai strategi untuk akrab dengan penduduk setempat.
Pertama, peningkatan pelatihan pra-penugasan, termasuk penguasaan bahasa Arab dasar, pemahaman budaya lokal, dan pembekalan keterampilan non-militer seperti komunikasi sipil, membantu personel lebih adaptif di lapangan. Pelatihan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan geografis dan demografis Lebanon Selatan.
Kedua, optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi kendaraan taktis serta alat komunikasi memastikan kesiapsiagaan operasional tetap terjaga. Upaya peningkatan kapasitas juga dilakukan dengan memanfaatkan pelatihan bersama dengan kontingen negara lain di UNIFIL guna saling bertukar strategi dan pengalaman.
