Pak Jusuf Kalla Mengundang ICWA untuk Bahas Situasi Timur Tengah yang Makin Bergejolak

JAKARTA, WARTA EVENT. com – Atas undangan mantan Wapres RI, H.M. Jusuf Kalla, atau lebih akrab dipanggil Pak JK, pada tanggal (12/3/2026) para mantan Duta Besar RI dan Guru Besar HI yang tergabung dalam Indonesian Council on World Affairs (ICWA) telah mengadakan pertemuan di kediaman Pak JK di Brawijaya No. 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

”Indonesia sebenarnya mempunyai track record yang bagus dalam perdamaian dunia”, sambut H. Jusuf Kalla saat menerima delegasi ICWA. ”Prestasi Indonesia di bidang hubungan internasional mutlak diteruskan”, ujar mantan Wapres Jusuf Kalla

Baca. Juga : “Board Of Peace” Usulan Trump Semakin Menjauhi Tujuan PBB

Beberapa isu penting yang disampaikan oleh ICWA pada diskusi tersebut adalah sebagai berikut:

Timur Tengah 

Konflik di Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Palestina, memiliki akar sejarah yang kompleks, yaitu: (a). Persaingan wilayah dan sumber daya.  Konflik atas wilayah dan sumber daya alam, seperti air dan minyak, telah berlangsung selama puluhan tahun, (b). Pendudukan yang dilakukan Israel atas wilayah Palestina sejak 1967 dan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah tersebut (c). Proses perdamaian yang gagal dan kurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak telah memperburuk situasi.

Berbagai inisitatif telah dilakukan antara lain melalui perjanjian Camp David, Persetujuan Oslo, inisiatif Arab dan sebagainya. Namun, inisiatif-inisiatif tersebut gagal karena beberapa alasan, antara lain kekuatan politik yang tidak seimbang.

Board of Peace (BoP).

Pembentukan Board of Peace (BoP) oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump telah menimbulkan berbagai polemik pada tingkat internasional dan dalam negeri serta beberapa masalah yang muncul menyangkut: misi dan tujuan BoP; tingkat keterwakilan anggota BoP; peranan ketua seumur hidup (diemban Presiden Trump); misi dan ”rules of engagement” BoP; dan iuran anggota.

Rencana pengiriman 8.000 personil TNI ke Gaza dalam rangka International Stabilization Force (ISF) tanpa ”rules of engagement” yang jelas, tanpa komando/mekanisme PBB sebagaimana lazimnya berlaku bagi suatu ”peace keeping force” serta tanpa suatu mekanisme evaluasi akan mengandung risiko yang membahayakan Pasukan TNI dan tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga : ICWA Minta Indonesia Tinjau Keanggotaan Board of Peace Trump

ICWA telah merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia segera mengambil keputusan untuk keluar dari BoP. Hal ini kiranya perlu segera ditempuh agar posisi dan reputasi Indonesia di kancah internasional tetap terjaga sesuai dengan Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang menjadi landasan diplomasi Indonesia.

Serangan Israel didukung AS terhadap Iran

Kondisi di kawasan Timur Tengah semakin memprihatinkan dengan serangan Israel yang didukung AS terhadap Republik Islam Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei dan ratusan penduduk sipil lainnya serta merusak stabilitas kawasan. Akibat serangan Israel dibantu AS terhadap Iran telah berdampak besar terhadap keamanan dan perekonomian regional dan internasional. Perang berkepanjangan di Timur Tengah bisa membuat perekonomian lebih buruk dari masa Covid-19, menurut analis.

Terkait keinginan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia bermaksud menjadi juru damai (mediator) dalam konflik Israel + AS vs Iran, ICWA sepakat dengan Jusuf Kalla bahwa kedudukan mediator dengan pihak yang bersengketa harus sama. Dalam kasus ini Indonesia adalah berada dibawah (tekanan) AS.

Langkah Indonesia di dalam diplomasi Timur Tengah

Indonesia kiranya perlu secara aktif melakukan koordinasi dengan Palestina dan negara-negara like-minded anggota berbagai forum multilateral, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB), guna mengukuhkan sikap politik Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Palestina. Indonesia sebagai anggota BoP perlu menjadi “game changer”, mempunyai “leading role” dalam mengkoordinasikan posisi negara-negara yang sehaluan di BoP, dan berani secara konsisten menyuarakan kepentingan negara dan bangsa Palestina secara terbuka dalam proses pengambilan keputusan di BoP.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat Gerakan Non-Blok (GNB) tentang Palestina. Sebagai salah satu pendiri GNB pada tahun 1961, Indonesia memiliki pengalaman dan kredibilitas dalam memimpin organisasi internasional.

Langkah-langkah dalam negeri.

ICWA berpandangan bahwa Pemerintah Indonesia perlu terus menyatakan secara jelas langkah dan kebijakan Indonesia sesuai dengan politik luar negeri dan prinsip perdamaian dunia sesuai konstitusi UUD 1945. Indonesia juga perlu menjelaskan ke forum internasional langkah-langkah kolektif dari semua negara untuk tetap menjadikan PBB sebagai satu-satunya forum multilateral yang “legitimate” bagi kemerdekaan, keamanan, kepentingan dan kedaulatan negara Palestina.

Dalam pertemuan itu, Jusuf Kalla mengharapkan agar partisipasi Indonesia dalam forum internasional seperti Board of Peace (BoP) hendaknya dapat ikut aktif mendorong terciptanya perdamaian dalam konflik geopolitik, dan yang lebih penting adalah tindakan riil BoP di lapangan.