Tingkatkan Kerja Sama, Pengurus FDBRI Melakukan Kunjungan ke Bappenas

Dalam perencanaan pembangunan faktor determinan yang selalu dijadikan patokan adalah hubungan dan kerja sama luar negeri. Oleh karena itu kunjungan FDBRI sangat tepat dengan momentum untuk meningkatkan pembangunan Indonesia di era global ini.

”Guidance kami di Bappenas antara lain adalah arahan dari Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN Sustainable Delopment Goals-UN SDGs)”, kata Wamen Febrian. Oleh sebab itu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diangkat sebagai kunci pembangunan nasional relevan dan to the point, yaitu; pengentasan kemiskinan, sustained and sustainable development dan membangun SDM yang berkualitas.

Baca Juga : Bangun Ekonomi Berkelanjutan, G20 Terus Kembangkan Blue, Green, dan Circular Economy

Asta Cita merupakan delapan misi yang diusung oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa wujud dukungan tersebut antara lain dituangkan pada program swasembada pangan dan swasembada energi, sebagaimana yang tercantum dalam butir kedua Asta Cita. Hal konkrit lainnya  adalah perlunya semua anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan makanan yang bergizi.

Dijelaskan juga bahwa salah satu komponen pembiayaan pembangunan adalah pinjaman luar negeri. Oleh karena itu disadari perlunya penjajagan kepada donatur negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang mempunyai visi dan tujuan dengan arah pembangunan Indonesia.

Berikutnya adalah perlunya peningkatan hubungan kerjasama antara Bappenas dan Satker Daerah. Sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan nasional mempunyai tujuan yang dituangkan dalam sasaran pembangunan nasional.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dan strategi nasional yang digunakan maka perlu dikomunikasikan kepada daerah. Tantangan utama adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/ RKPD dengan RPJMN/ RKP. Hal ini dapat dilakukan dengan menugaskan jabatan fungsional perencana (JFP) baik yang berada di pusat maupun daerah.

Dengan semakin meningkatnya jumlah Fungsional Perencana Ahli Utama (PAU), maka penugasannya sebagai Liason Officer (LO) perencanaan pembangunan daerah di Kementerian PPN/Bappenas diperlukan. Kiranya Kemlu juga dapat menugaskan pejabat diplomatnya untuk mengawal dan memfasilitasi perencanaan pembangunan di daerah sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional sejalan dengan aturan internasional. Dengan demikian komunikasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian PPN/Bappenas dan lembaga internasional  juga berjalan dengan lancar.

Baca Juga : Lawatan Perdana Presiden Prabowo: Sukses dan Sarat Makna

Diakhir pertemuan Dubes Makarim Wibisono mengundang Wamen PPN/Bappenas untuk melakukan sharing kebijakan Bappenas kepada FDBRI terutama yang terkait dengan masalah kerjasama internasional dan politik luar negeri RI. Ajakan tersebut ditanggapi secara positif oleh Wamen Febrian A. Ruddyard dan akan diatur diskusi berkala dengan FDBRI dan Kemlu. Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama dan menikmati hidangan sehat dan bergizi.

• Penulis : Fauzi Ardiyanto
• Editor : Fatkhurrohim