Jaga Citra Pariwisata Indonesia, Kemenpar Susun Grand Design Manajemen Krisis Kepariwisataan
Warta Event – Jakarta. KEINDAHAN alam Indonesia sebagai modal utama pariwisata untuk mendatangkan wisman dalam menggerakan roda perekonomian bangsa ternyata sangat rentan akan potensi bencana. Baik itu bencana alam maupun bencana sosial. Guna mangantisipasi hal tersebut dan menjaga citra pariwisata Indonesia maka diperlukan antisipasi secara dini seperti pemantauan dan penanganan yang holistik.
Secara geografis, Indonesia mask salami zona ring of fire dan lempengan gempa dunia. Pada satu sisi, dalam zona tersebut menyimpan daya tarik wisata yang eksotis. Keberagaman suku, adat, dan budaya yang membujur dari Sabang hing Merauke pun berpotensi menjadi konflik sosial yang data mengancam citra pariwisata Indonesia.
Ukus Kuswara, Sekertaris Menteri Pariwisata dalam Forum Komunikasi Krisis Kepariwisataan yang digelar oleh Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata pada hari Kamis (12/04/2018) kemarin di AOne Hotel, Jakarta, menuturkan, jia berbagai ancaman krisis ini tidak ditangani dyngan balk dan temat maka akan berdampak buruk bagi kepariwisataan nasional seperti berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.
Ukus juga menjelaskan, di balik keunggulan pariwisata sebagai leading sector, ternyata industri jasa ini sangat rentan terhadap berbagai krisis baik bersumber dari bencana alam, wabah penyakit, maupun keamanan terutama terorisme.
“Saya menyambut baik diselenggarakan Fforkom untuk menyusun pedoman dalam penanganan krisis kepariwisataan dengan melibatkan tim dari pusat krisis kementerian/lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang merupakan stakeholder pariwisata,” kata Ukus.
Dikesempatan yang sama, Guntur Sakti, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata, menyatakan, forkom ini diselenggarakan khusus untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar manajemen krisis kepariwisataan, strategi komunikasi krisis, dan mitigasi dampak krisis kepariwisataan dari para pakar dan praktisi.
“Sehingga kami, bisa mengambil ilmu dari para expert, untuk menciptakan role model penyusunan grand design manajemen krisis kepariwisataan. Serta menjaga hubungan komunikasi dari Kementerian/Lembaga terkait dari hulu hingga hilir,” ujar Guntur.
Seperti diketahui, Kemenpar sendiri sudah mengerluarkan Keputusan Menteri Pariwisata RI Nomor KM.87/OT.001/MP/2017 tentang Tim Pengelolaan Krisis Kepariwisataan. Hal ini menjadi salah satu aspek yang diprioritaskan oleh Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan Crisis Center yang sudah ada sesuai standar UNWTO.
“Salah satu tugas Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) adalah melakukan pemantauan isu–isu yang berpotensi menjadi krisis pariwisata melalui media. Per Januari 2018 MKK melakukan pemetaan bidang dan area krisis,” ujar Guntur.
Forkom sendiri diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Haryo Satmiko, Kasubdit Peran Lembaga Usaha, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Didi Hamzar (Direktur Kesiapsiagaan BASARNAS), Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Anang Sutono, Staf Ahli Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Mohammad Noer Shardono, Irwansyah Pakar Teknologi Komunikasi Digital Universitas Indonesia. [Fatkhurrohim]
