Pariwisata Tidak Terpengaruh Oleh Perang Dagang
wartaevent.com – Jakarta. Sektor pariwisata di Indonesia dianggap sangat potensial untuk menjadi kunci dan solusi dalam menghadapi dampak ekonomi akibat perang dagang yang memanas antara Amerika Serikat dan China.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata pada Kamis (27/06/2019) di Morissey, Jakarta Pusat, mengatakan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, sektor pariwisata dapat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Sejak ditetapkan sebagai leading sector pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu sektor unggulan penghasil devisa negara. Apalagi ketika perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina mulai memberi dampak bagi perekonomian global termasuk Indonesia.
Amelia menjelaskan kalau salah satu “jalan pintas” yang bisa digunakan untuk menyelamatkan devisa negara adalah lewat sektor pariwisata. “Analisis sementara menunjukkan industri pariwisata tidak terpengaruh oleh perang dagang. Meski sedang terjadi perang dagang, orang-orang tetap berwisata,” papar Amelia.
Namun yang mesti mendapat perhatian pemerintah dan para stakeholder adalah, bukan tentang seberapa banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, tapi seberapa besar uang yang masuk dari sektor ini. “Yang penting seberapa besar dana yang dihabiskan oleh wisatawan yang datang ke Indonesia, dan ini lah yang berdampak pada peningkatan produk domestik bruto (PDB),” jelasnya lagi.
Frans Teguh, Asdep Manajemen Strategis Kemenpar, menjelaskan, bahwa hasil FGD ini nantinya akan diformulasikan lagi bersama tim Litbang Kompas agar bisa menjadi rekomendasi analisis masalah terkait sektor pariwisata dengan PESTEL.
Plt. Sekretaris Kementerian Pariwisata Ni Wayan Giri A. menjelaskan bahwa pariwisata bersifat kompleks dan karena itu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk memajukannya. “Kemenpar tidak dapat melakukan semuanya sendiri, perlu sinergi berbagai sektor,” himbaunya kepada para peserta.
Di sisi lain, menurut Sutrisno, Ketua Bidang Pembinaan Hotel PHRI, pemerintah juga mesti memelihara iklim investasi. Dari sudut pandangnya sebagai pebisnis, Sutrisno mengharapkan akan ada kebijakan yang mempermudah perizinan, memberikan kepastian hukum, sistem perpajakan yang lebih jelas, dan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. [*]
