ASPERAPI Sebut 90 Persen Pameran Batal Digelar Karena Ketidakpastian Kebijakan Daerah

WARTAEVENT.com – Jakarta. Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Pameran (ASPERAPI) dalam event hybrid bertajuk “Stakeholder Meeting Industri Pameran Indonesia Perkembangan Industri Pameran Indonesia Tahun 2020” pada (05/11/2020) di Jakarta menyebut 90 persen pameran batal digelar karena ketidakpastian kebijakan daerah.

Hosea Andreas Runkat, Ketua Umum ASPERAPI dalam event tersebut menyatakan, dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2020 sebanyak 20 pameran dapat terselenggara sebelum adanya penghentian ijin penyelenggaraan kegiatan pameran oleh pemerintah pusat dan daerah karena Covid-19 di Indonesia. 

Baca Juga : Wagub Bali Mendorong 4 Asosiasi MICE untuk Bangkit dan Bersatu Kembali

Adapun 8 pameran dijadwalkan akan tetap terselenggara dari bulan November hingga Desember di beberapa daerah yang telah melonggarkan kebijakan PSBB  seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. 

Secara keseluruhan, tahun ini ada 267 pameran di Indonesia. Rinciannya 124 pameran Business to Consummer (BtoC) dan 143 pameran Business to Business (BtoB). “Sekitar 90 persen batal terselenggara dan hanya 10 persen yang terselenggara,” ungkap Andre, sapaan akrab Ketua Umum Asperapi.

Dampak Covid-19 Bagi Industri Pameran

Dari data di atas potensi kerugian PEO berdasarkan sewa lahan pameran sebesar Rp18 triliun dengan luas area yang digunakan 4.110.000 meter persegi. ASPERAPI pun menghitung dampak Covid-19 berdasarkan aspek kunjungan wisatawan dari penyelenggaraan pameran.

Proyeksi dampak ekonomi dari penyelenggaraan pameran sebesar Rp103 triliun yang digunakan oleh pengunjung pameran untuk tiket masuk, penginapan, transportasi dan lain sebagainya. 

Baca Juga : 3 Setrategi MICE di Singapura Mulai Digerakan

Sementara itu papar Andre, dampak ekonomi bagi industrinya sendiri jika dikalkulasi selama tahun 2020 akibat Covid-19 mencapai Rp44,3 triliun.

Melihat fakta tersebut ASPERAPI memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi untuk mendorong pemerintah daerah membuka kembali kegiatan MICE terutama pameran. 

“Selain itu, perlu kerja sama pengawasan antara pemerintah dan asosiasi dalam penerapan panduan CHSE MICE dengan membentuk tim kerja atau satuan tugas bersama,” pungkas Andre.

Mengidentifikasi dan Tantangan Industri MICE

Kegiatan yang didukung oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraa Kegiatan (Events) Kemenparekraf ini dimaksudkan menghasilkan output untuk kemajuan MICE khususnya industri pameran.

Titi Lestari, mewaki Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events) dalam kesempatan tersebut menyatakan, Kemenparekraf akan mengidentifikasi prospek dan tantangan industri MICE yang akan datang.

Baca Juga : Pemerintah dan Komunitas MICE Taipei Meyakinkan Aman untuk Penyelenggaraan MICE Internasional

“Selain itu Kemenparekraf mengharapkan dapat membangkitkan kembali industri MICE Indonesia dalam rangka pemulihan perekonomian nasional dan internasional dengan menggerakan kembali pameran-pameran dimasa adaptasi kebiasaan baru,” urai Titi.

Kemenparekraf pun berharap kegiatan ini dapat memberi masukan tentang strategi jangka pendek dan jangka panjang seperti proyeksi investasi di dunia pameran di level lokal dan internasional. [*]

• Penulis & Editor : Fatkhurrohim