“Board Of Peace” Usulan Trump Semakin Menjauhi Tujuan PBB

Menurut Djumala bergabung menjadi negara anggota BOP memberikan kesempatan sekaligus tantangan. Kesempatan, karena memiliki akses ke proses pengambilan keputusan, sebagai bridge builder, dan dapat menyuarakan Global South. Adapun tantangan yang dihadapi adalah bagaimana bersikap konsisten dengan polugri bebas-aktif, diplomasi bela Palestina dan memperjuangkan ”two-state-solution”.

Nara sumber berikutnya, Dubes Bagas Hapsoro, menyatakan bahwa meskipun Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan BOP, Indonesia memandang perlu adanya langkah strategis dan taktis agar keikutsertaan Indonesia tetap sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 dan prinsip “there is no peace without justice”.

Baca Juga : Forum Diskusi ICWA Membahas Situasi Terkini dan Masa Depan Kawasan Pasifik

”Politik luar negeri kita adalah anti penjajahan,” ujar Bagas mengutip Pembukaan UUD 1945,  alinea pertama: ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Pembahasan BOP ini adalah untuk mengatasi konflik di wilayah Gaza.  Anehnya menurut Bagas, tidak ada wakil dari Palestina. Jadi bilamana Indonesia ikut BOP kiranya wajib untuk menyuarakan posisi negara terjajah.

Baca Juga : ICWA Menyelenggarakan Diskusi Tentang Kedekatan Indonesia dengan Pasifik

Indonesia juga perlu hati-hati, menghindari jebakan-jebakan yang akan menghadang kita, apalagi Pemerintah Indonesia sudah dipastikan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza sekitar 8.000 TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Logikanya adalah kita tidak mungkin mengirim pasukan terbanyak, kalau tidak mempunyai suara dalam BOP.

Pembicara terakhir Prof (Hon). Dubes Wahid Supriyadi menelisik sisi pribadi dan latar belakang Donald J. Trump. Keterangan tentang background ini diperlukan untuk melihat langkah-langkah politisnya (popularitasnya menjelang Pemilu sela November nanti).

Meskipun keluarganya berasal dari Jerman dan Skotlandia dan kedua isterinya masing-masing berasal dari Cekoslowakia (sekarang Republik Ceko) dan Slovenia, mereka masuk ke AS sebagai migran ilegal.

Trump Menerapkan Kebijakan Imigrasi yang Kontroversial

Dubes Wahid menjelaskan bahwa kebijakan Trump penuh dengan isu imigrasi yang kontroversial. Kebijakan ini antara lain berupa deportasi massal dan melibatkan militer. Memulai kampanye besar untuk mendeportasi jutaan orang dengan menggunakan pesawat Departemen Pertahanan. Berikutnya adalah membuat deklarasi ”Darurat Perbatasan” yang memungkinkan pengerahan sumber daya militer.

Baca Juga : Menlu Sugiono Kukuhkan Kepengurusan ICWA 2025-2027 di Kantor Kemlu

Yang mengherankan adalah pemutusan kewarganegaraan orang-orang berdasarkan tanah kelahiran. Trump berupaya menggunakan perintah eksekutif untuk mencabut kewarganegaraan anak-anak yang lahir di AS dari imigran ilegal. Padahal istri- istrinya adalah imigran ilegal dari Eropa.