“Board Of Peace” Usulan Trump Semakin Menjauhi Tujuan PBB

Kiprah Koalisi Pasukan Perdamaian Di Luar PBB.

Menurut Djumala ada misi dan kiprah koalisi Pasukan Perdamaian di luar PBB. Mengambil contoh Perjanjian Dayton, pasukan Koalisi sukses dan mampu membuat wilayah sengketa di Yugoslavia (sekarang Bosnia-Herzegovina) menjadi damai. 

Perjanjian Dayton adalah nama untuk perjanjian inisiatif Presiden AS Bill Clinton untuk menghentikan perang Yugoslavia yang sudah berlangsung dari tahun 1992, terutamanya untuk masa depan Bosnia-Herzegovina.

Baca Juga : Benarkah Atlantis Itu Indonesia? Prof. Arysio Santos Soal Catatkan Fakta Atlantis di Nusantara

Peserta perundingan Dayton adalah presiden Serbia, Slobodan Milošević, presiden Kroasia, Franjo Tuđman, presiden Bosnia, Alija Izetbegović, kepala negosiator Amerika Serikat, Richard Holbrooke dan Jenderal Wesley Clark.

Persetujuannya ditanda tangani di Paris, Prancis, pada 14 Desember 1995.  Pembagian politik Bosnia-Herzegovina saat ini dan struktur pemerintahannya merupakan hasil persetujuan dari Perjanjian Dayton.

Baca Juga : Chappy Hakim: “Wilayah Udara Bernilai Strategis

Dubes Bagas memberikan salah contoh kegagalan Pasukan Koalisi Perdamaian diluar Skema PBB. Yaitu misi AS dan sekutunya dalam menginvasi Iraq pada tahun 2003. Invasi Irak 2003 dengan kode “Operasi Pembebasan Irak” dimulai 19 Maret 2003 sampai 1 Mei 2003.

Tujuan resmi invasi yang disampaikan AS adalah untuk melucuti kekuatan Iraq karena diduga memiliki ”senjata pemusnah massal Irak”. Sebagai persiapan, pada 18 Februari 100.000 tentara AS dimobilisasikan di Kuwait. Amerika Serikat mengajak negara sekutunya untuk menginvasi Iraq, antara lain termasuk Australia, Inggris, Polandia, Kuwait,  Arab Saudi,  dan Korea Selatan.

Ternyata setelah perang selesai dan Sadham Hussein dihukum gantung, ”senjata pemusnah massal” tidak ditemukan. Banyak para pengamat hubungan internasional menyatakan bahwa ”senjata pemusnah massal” adalah fiksi yang dihembuskan AS.  

Bahkan mantan kepala inspektur senjata PBB, Hans Blix mengatakan bahwa Irak ”mungkin” telah menghancurkan senjata pemusnah masalnya 10 tahun sebelum serangan ke Iraq. Namun sudah terlambat, karena pasukan koalisi telah menghancurkan Iraq.

Baca Juga : Pembahasan Mengenai Prospek Danantara Menuju Sovereign Wealth Fund dengan Standard Global

Setelah Sadham Hussein meninggal, keadaan Iraq menjadi semakin mencekam, negara itu berubah menjadi tidak aman.  Pasca invasi pasukan koalisi, justru lebih banyak kekerasan terjadi.  Kelompok Al Qaeda memulai pemberontakan yang menghancurkan dan melakukan pemboman. Irak kemudian dilanda perang saudara sektarian pada 2006-2008.

Dari beberapa komentar para peserta yang mengikuti zoom meeting terdapat keinginan yang kuat agar Indonesia dan negara-negara sehaluan secara aktif melakukan koordinasi dengan Palestina dan negara-negara sehaluan anggota berbagai forum multilateral termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok (GNB).

Baca Juga : Meraih Peluang Bisnis di Era Kebijakan Tarif Trump

Disamping itu juga terdapat keinginan agar Indonesia secara konsisten menyuarakan kepentingan negara dan bangsa Palestina secara terbuka dalam proses pengambilan keputusan di BOP.  Peserta diskusi pada umumnya sependapat dengan nara sumber bahwa BOP usulan Presiden Trump semakin menjauhi tujuan perdamaian sebagaimana dimaksud oleh PBB.

Terakhir Indonesia harus mempertimbangkan ulang pembayaran iuran kepada BOP dan menjadi anggota permanen BOP. Sangat tidak logis bahwa iuran 1 miliar Dollar AS per negara BOP akan digunakan untuk rekonstruksi dan pembangunan wilayah Gaza yang hancur akibat aksi militer yang nyata-nyata dilakukan Israel secara sistematis dan terus menerus. Biaya pembangunan kembali wilayah Gaza sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Israel. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Wartamedia Network WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6hTttLSmbSBkhohb1J Pastikan kalian  sudah install aplikasi WhatsApp ya. 

• Penulis : Hasyim Ahmadi
• Editor : Fatkhurrohim