Chappy Hakim: “Wilayah Udara Bernilai Strategis

WARTAEVENT.com – Jakarta. Atas undangan Forum Duta Besar Republik Indonesia (FDBRI), pada Rabu, (2/7/2025), Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsekal (Purn) Chappy Hakim telah memberikan paparan para Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) mengenai semakin pentingnya pemahaman kekuatan udara untuk kepentingan nasional Indonesia. Pemilihan topik diskusi ini juga relevan dengan situasi terakhir di Timur Tengah terkait dengan serangan udara Israel – Iran.

Dalam pidato sambutannya, Ketua FDBRI Dubes Prof. Makarim Wibisono menyatakan terima kasih dan penghargaan atas upaya Marsekal Chappy Hakim untuk terus membagikan pengetahuan dan analisanya. Disebutkan nara sumber adalah seorang tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) periode 2002–2005.

Baca Juga : Paparan ICWA di Depan Para Siswa Sekolah Diplomatik India di Kedutaan Besar India

Selesai mengabdi dari militer tidak membuat Chappy berdiam diri. Ia menjadi pengamat dirgantara, rajin menjadi nara sumber pada berbagai pertemuan internasional tentang kedirgantaraan, dan menulis artikel serta buku. Sejak November 2016 ia diangkat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Dalam mengawali presentasinya Chappy Hakim menjelaskan bahwa sejak zaman dahulu, wilayah udara telah menjadi bagian integral dari konsep kedaulatan suatu negara.

Baca Juga : Jakarta Geopolitical Forum, Tegaskan Posisi Geo-Maritim Indo-Pasifik

Sebuah adagium kuno dari era Romawi berbunyi “Cujus est solum, eius est usque ad coelum et ad inferos”- siapa yang memiliki tanah, maka ia juga memiliki apa yang berada di atas dan di bawahnya.” Frasa ini bukan sekadar pepatah hukum, melainkan refleksi dari kesadaran strategis bahwa rang udara adalah bagian dari kedaulatan yang mutlak,” kata Chappy Hakim.  

Alasannya bukan semata karena persoalan teknis, tetapi karena menyangkut keamanan dan keselamatan warga. Dari sini, terlihat jelas sekali bahwa sejak teknologi penerbangan masih sebatas balon udara pun, otoritas negara telah menunjukkan sikap tegas bahwa udara bukanlah ruang bebas. ”Udara adalah wilayah yang harus dikendalikan demi kepentingan nasional,” kata Chappy Hakim

Konvensi Paris dan Konvensi Chicago: Peneguhan Kedaulatan Negara di Udara

Perang Dunia I dan II menjadi pembuka mata dunia atas pentingnya kontrol terhadap wilayah udara. Dari kehancuran kota-kota, kejatuhan pasukan, hingga perubahan peta geopolitik dunia, semuanya terbukti tak lepas dari bagaimana sebuah negara mengelola wilayah udara kedaulatannya.

Baca Juga : Peringati 75 Tahun Hubungan Diplomatik, AS dan Indonesia Promosikan Kebudayaan Bersama

Perang-perang tersebut memunculkan dua tonggak hukum udara internasional, Konvensi Paris tahun 1919 dan Konvensi Chicago tahun 1944, menegaskan satu prinsip utama: “Sovereignty in the airspace above a state’s territory is complete and exclusive”.

Konvensi Chicago bahkan menjadi fondasi dari terbentuknya Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), yang berfungsi mengatur keselamatan dan keteraturan lalu lintas udara sipil internasional. Namun tetap saja, prinsip kedaulatan udara nasional berdiri sebagai garis batas yang mutlak.

Pearl Harbor dan Transformasi Strategi Pertahanan Udara Amerika Serikat

Menurut Chappy Hakim, salah satu studi kasus paling dramatis yang menggambarkan pentingnya wilayah udara adalah peristiwa serangan mendadak Jepang ke pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941.