Pemkab Bandung Membuka “Kran” Besar Bagi Pelaku Bisnis Pariwisata

Warta Event – Lembang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, membuka kran bagi para investor di sektor pariwisata. Terutama di sector nomadic tourismyang memanfaatkan potensi daya Tarik wisata alam seperti hutan, danau, gunung, dan perkebunan.

Agus Firman Zaeni, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan saat jumpa pers di Lakeside Glamping Rancabali, Lembang, Bandung pada (02/08/2018) lalu, mengatakan, daya tarik alam sangat besar untuk dikembangkan sebagai wisata nomadik. Namun, dalam hal penggunaan lahan harus bekerja sama dengan Perum Perhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD).

“Kami siap membantu pengusaha untuk memanfaatkan potensi alam tersebut menjadi obyek wisata yang menarik tetapi tetap mengedepankan konservasi alam dan mensejahterakan masyarakat setempat,” tambah Agus Firman Zaeni.

Ia menambahkan, Dinas Pariwisata Kab Bandung siap memberikan rekomendasi kepada pengusaha wisata nomadik sehingga memudahkan untuk melakukan kerja sama dengan pihak Perum Perhutani, PTPN dan BKSD. “Ini telah kami buktikan ketika pengusaha membangun Lakeside Glamping Rancabali ini. Kami beri izin gratis. Tanpa uang untuk sebatang rokok pun,” ungkap Agus Firman Zaeni.

Labih lanjut lagi, Ia menambahkan, meskipun retribusi usaha maupun uang PNBP tidak masuk ke Pemkab. “Multiplier efek dari kegiatan pariwisata itu sangat besar seperti penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, itu yang diharapkan Pemkab. Sebab, setiap wisatawan yang datang membelanjakan uangnya langsung kepada masyarakat setempat,” pungkas Kadisparbud Kabupaten Bandung.

Dari hasil pertemuan dengan Perum Perhutani yang difasilitasi oleh Kemenpar di Yogyakarta baru-baru ini disepakati bahwa Perhutani akan mempermudah investor yang ingin membangun wisata nomadik yang lokasinya di Kabupaten Bandung relatif banyak dan menarik.

Sementara itu Luthfi Naufal, Manager Lakeside Glamping Rancabali Ciwidey, mengatakan, kemudahan perizinan yang diberikan oleh Disparbud Kab Bandung sangat membantu dalam kelancaran usaha pariwisata ini, “Kami menjadi mudah menyakinkan pada Perhutani dan PTPN dalam mengelola glamour camping (Glamping) di lahan mereka,” ucap Luthfi.

Yang terpenting, kata Luthfi, konsepnya jelas terutama dengan mengutamakan konsep pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat. “Di Lakeside Glamping  Rancabali Ciwidey yang kami mulai sejak 2016 ini mengembangkan konsep hutan, dan memperkerjakan keluarga karyawan perkebunan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Guntur Sakti, Kepala Biro Komblik Kemenpar, menerangkan, nomadic tourismdan digital destinationmerupakan program unggulan Kemenpar. “Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menilai nomadic tourism memiliki value ekonomi tinggi dan treatment-nya juga relatif mudah.

Untuk itu,upaya Kemenpar sudah dipastikan dapat menarik para pelaku industri pariwisata untuk mengembangkan bisnis ini terutama untuk aksesibilitas dan amenitasnya karena konsep ini cepat memberikan keuntungan komersial.

“Kemenpar akan mengembangkan nomadic tourism di empat destinasi prioritas yaitu Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan Borobudur yang nantinya akan menjadi pilot project,” kata Guntur Sakti.

Menurut data, jumlah backpackerdi seluruh dunia mencapai 39,7 juta terbagi dalam tiga kelompok besar, flashpacker atau digital nomad sekitar 5 juta orang yang menetap. Sementara di suatu destinasi sembari bekerja glampacker atau milenial nomad sekitar 27 juta orang.

“Selanjutanya luxpacker atau luxurious nomad sebanyak 7,7 juta orang lebih suka mengembara untuk melupakan hiruk-pikuk aktivitas dunia.  Para luxpacker ini lebih menyukai fasilitas amenitas glamping di kawasan wisata alam; danau, pegunungan, pantai, atau persawahan dan sungai. [Fatkhurrohim]