Pentingnya Ketegasan AS Atas Pelanggaran Gencatan Senjata dan HAM oleh Israel di Gaza

JAKARTA, WARTAEVENT.com – Sebagaimana diberitakan di media, tanggal 19 Februari 2026 ini Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS, Donald J. Trump akan mengadakan pertemuan perdananya di Washington DC.  

Sementara itu rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza yang sempat memunculkan pro-kontra karena belum ada kejelasan soal mandat operasional pasukan internasional tersebut, sekarang menjadi terang dengan penjelasan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tentang partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF).  

Baca Juga : “Board Of Peace” Usulan Trump Semakin Menjauhi Tujuan PBB

Pada tanggal 14 Februari 2026 Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam Siaran Persnya menyatakan bahwa setiap kemungkinan partisipasi dalam ISF berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, dan hukum internasional.

Kemudian dijelaskan bahwa ruang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik, sesuai mandat dan national caveats tegas dan mengikat yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dan disepakati dengan ISF.  Disampaikan oleh Kemlu bahwa mandat yang diberikan kepada ISF adalah non-combat dan non-demilitarisasi. Intinya bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi.

Baca Juga : ICWA Minta Indonesia Tinjau Keanggotaan Board of Peace Trump

Siaran Pers dari Kemlu pada 14 Februari 2026 ini sangat penting mengingat sebelumnya publik masih tidak mengetahui ”rules of engagement” pasukan TNI. Faktor ini juga beralasan karena pengiriman pasukan dibawah payung ISF ini berbeda dengan Pasukan Pemelihara Perdamaian dibawah bendera PBB.

Mandat yang diberikan kepada ISF bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina.

Indonesia dan negara anggota BoP lainnya tidak dihadapkan pada pihak manapun. Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun.

Penggunaan kekuatan sangat terbatas. Jadi menurut keterangan Siaran Pers ini penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan untuk self-defense dan mempertahankan mandat, dilakukan secara proporsional, bertahap, sebagai upaya terakhir, dan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional serta Rules of Engagement.

Baca Juga : ICWA Siap Berkolaborasi dengan Kemlu: Kunjungan Pengurus ICWA ke Wamenlu Havas

Area penugasan Indonesia dibatasi secara khusus hanya di Gaza, yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina. Berikutnya persetujuan Palestina sebagai prasyarat. Jadi pengerahan pasukan (deployment) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari otoritas Palestina sebagai prasyarat.

Sementara itu menurut keterangan Kadispenal AL Laksamana Pertama TNI Tunggul, M. Han, keberadaan pasukan TNI dalam ISF akan diperkuat dengan satu kapal bantu rumah sakit milik TNI-AL. Sebelumnya, pada 12 Februari 2026 yang lalu KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa secara keseluruhan instansinya memiliki 3 kapal bantu rumah sakit, satu diantaranya akan dikirim ke Gaza. 

Perlunya AS sebagai Ketua BOP bertindak tegas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel

Dengan adanya kesiapan Indonesia tentang pengiriman pasukan TNI, kiranya Indonesia perlu mengingatkan kepada AS supaya bersikap tegas kepada Israel. Serangan Israel ke Gaza pada 31 Januari 2026 yang lalu seharusnya dikecam AS. Sebagaimana diketahui dalam menanggapi serangan Israel di Gaza tersebut, Presiden AS Donald Trump hanya mengingatkan bahwa gencatan senjata antara Israel dan Palestina sebenarnya masih berlaku.  

Sebagai catatan, sejak kesepakatan gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober 2025 yang lalu, setidaknya 97 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel. Sekali lagi faktor kepemimpinan AS dalam BOP ini sangat penting dan perlu dibuktikan AS. Kalau tetap ”menganak-emaskan” Israel, dikhawatirkan misi BOP akan kandas.