WARTAEVENT.com – Jakarta. Para pengurus Forum Duta Besar RI (FDBRI) telah mengadakan kunjungan ke Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen PPN)/Bappenas di Jakarta. Maksud kunjungan disamping memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Dubes/Wakil Tetap RI pada PBB di Jenewa Febrian A. Ruddyard, sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Waka Bappenas) periode 2024-2029, juga untuk meningkatkan peluang kerja sama antara Bappenas dengan FDBRI.
Pertemuan berlangsung di Menara Bappenas Jl. H.R. Rasuna Said lantai 19. Wamen Bappenas didampingi Hendra W. Prabandani, Direktur Kebijakan Luar Negeri Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Rohmad Supriyadi, Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
Baca Juga : 2 Lembaga, BAPPENAS dan UNDP Apresiasi Peresmian SDGs Center
Sementara itu dari pihak FDBRI yang hadir adalah Ketua FDBRI Dubes Prof. Dr. Makarim Wibisono, dan para senior diplomat selaku anggota FDBRI yaitu Dubes Soemadi D.M. Brotodiningrat, Dubes Prof. Dr. Bachtiar Ali, Dubes Harry Purwanto, Dubes Gatot Abdullah Mansyur, Dubes Trie Edi Mulyani dan Dubes Bagas Hapsoro.
Atas nama rombongan FDBRI, Dubes Soemadi D.M. Brotodiningrat, menyatakan selamat dan rasa bangganya atas penunjukkan Dubes Febrian Alphyanto Ruddyard sebagai Wamen PPN/Bappenas oleh Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya Dubes Soemadi juga mengharapkan agar tugas dan amanah yang diemban Wamen PPN/Bappenas senantiasa sukses.
Baca Juga : Pengalaman Para Diplomat Wajib Dipelajari Pelaku dan Pemerhati Polugri: Kesimpulan Prodi HI Unpad
Wamen Febrian menanggapi dengan ucapan terima kasih atas harapan dan doa yang disampaikan dan menyambut baik kerjasama yang ditawarkan FBDRI dalam melaksanakan misi Indonesia di bidang pembangunan dan politik luar negeri (Polugri).
Mengawali presentasinya Wamen Febrian menyatakan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah pusat Indonesia yang bertanggung jawab untuk merumuskan perencanaan, penganggaran dan administrasi pembangunan nasional (tahunan, lima tahun, dan jangka panjang).
Dalam perencanaan pembangunan faktor determinan yang selalu dijadikan patokan adalah hubungan dan kerja sama luar negeri. Oleh karena itu kunjungan FDBRI sangat tepat dengan momentum untuk meningkatkan pembangunan Indonesia di era global ini.
”Guidance kami di Bappenas antara lain adalah arahan dari Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN Sustainable Delopment Goals-UN SDGs)”, kata Wamen Febrian. Oleh sebab itu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diangkat sebagai kunci pembangunan nasional relevan dan to the point, yaitu; pengentasan kemiskinan, sustained and sustainable development dan membangun SDM yang berkualitas.
Baca Juga : Bangun Ekonomi Berkelanjutan, G20 Terus Kembangkan Blue, Green, dan Circular Economy
Asta Cita merupakan delapan misi yang diusung oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa wujud dukungan tersebut antara lain dituangkan pada program swasembada pangan dan swasembada energi, sebagaimana yang tercantum dalam butir kedua Asta Cita. Hal konkrit lainnya adalah perlunya semua anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan makanan yang bergizi.
Dijelaskan juga bahwa salah satu komponen pembiayaan pembangunan adalah pinjaman luar negeri. Oleh karena itu disadari perlunya penjajagan kepada donatur negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang mempunyai visi dan tujuan dengan arah pembangunan Indonesia.
Berikutnya adalah perlunya peningkatan hubungan kerjasama antara Bappenas dan Satker Daerah. Sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan nasional mempunyai tujuan yang dituangkan dalam sasaran pembangunan nasional.
Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dan strategi nasional yang digunakan maka perlu dikomunikasikan kepada daerah. Tantangan utama adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/ RKPD dengan RPJMN/ RKP. Hal ini dapat dilakukan dengan menugaskan jabatan fungsional perencana (JFP) baik yang berada di pusat maupun daerah.
Dengan semakin meningkatnya jumlah Fungsional Perencana Ahli Utama (PAU), maka penugasannya sebagai Liason Officer (LO) perencanaan pembangunan daerah di Kementerian PPN/Bappenas diperlukan. Kiranya Kemlu juga dapat menugaskan pejabat diplomatnya untuk mengawal dan memfasilitasi perencanaan pembangunan di daerah sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional sejalan dengan aturan internasional. Dengan demikian komunikasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian PPN/Bappenas dan lembaga internasional juga berjalan dengan lancar.
Baca Juga : Lawatan Perdana Presiden Prabowo: Sukses dan Sarat Makna
Diakhir pertemuan Dubes Makarim Wibisono mengundang Wamen PPN/Bappenas untuk melakukan sharing kebijakan Bappenas kepada FDBRI terutama yang terkait dengan masalah kerjasama internasional dan politik luar negeri RI. Ajakan tersebut ditanggapi secara positif oleh Wamen Febrian A. Ruddyard dan akan diatur diskusi berkala dengan FDBRI dan Kemlu. Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama dan menikmati hidangan sehat dan bergizi.
- Penulis : Fauzi Ardiyanto
- Editor : Fatkhurrohim