Mensos Ari, Mencanangkan KSB dan Menyerahkan Bantuan Logistik ke KSB

wartaevent.com – Pangandaran. Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, yang sering dipanggil Ari, mencanangkan Kawasan Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Pangandaran. Menteri Sosial menginginkan agar masyarakat di daerah yang sudah dibentuk KSB sudah benar-benar siap ketika menghadapi bencana.

“Pada saat bencana datang, yang tentunya tidak kita inginkan, kita semua, khususnya warga yang ada di KSB ini sudah benar-benar ready. Itu yang penting”, ujar Ari di lapangan Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jumat (22/11/2019) kemarin.

Kabupaten Pangandaran menjadi tuan rumah pelaksanaan simulasi dan pencanangan KSB di pesisir selatan Pulau Jawa. Dibentuknya KSB dimaksudkan untuk mempercepat terbangunnya pemahaman, kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat sebagai pihak pertama yang berhadapan langsung dengan bencana.

Baca Juga : Tekan Angka Kemiskinan, Kemensos Targetkan 1 Juta KPM PKH Tergaduasi 2020

Sebelumnya, KSB di dua Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Cilacap dan Kebumen telah lebih dulu dikukuhkan. Menyusul Kabupaten Pangandaran yang merupakan puncak rangkaian pencanangan KSB oleh Menteri Sosial pada hari ini.

“Saya datang ke sini bukan cuma mau duduk-duduk, dengar laporan, atau jalan-jalan, tapi yang paling penting, KSB yang kita canangkan hari ini, yang meliputi Pangandaran, Cilacap dan Kebumen tidak hanya kompak pada hari ini saja”, kata Ari, sapaan akrab Mensos.

Ari menambahkan, KSB ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi daerah-daerah rentan bencana, terutama memasuki musim penghujan. “Presiden Jokowi selalu mewanti-wanti agar mempersiapkan daerah-daerah yang rentan bencana agar ditingkatkan kesiapsiagaannya,” ucap Ari.

Sementara itu, Harry Hikmat, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mengatakan, bahwa kegiatan KSB ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI pada Rakornas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juli lalu agar semua pihak sensitif dan antisipatif terhadap bencana.

Baca Juga : Kemensos Siapkan PKH Yang Adaptif Untuk Korban Gempa Lombok

“Mengingat Indonesia termasuk negara yang paling rawan bencana karena posisinya yang berada pada Ring of Fire (Cincin Api), maka perlu dilakukan edukasi kebencanaan yang disampaikan secara masif kepada masyarakat yang bersangkutan,” kata Dirjen Harry.

Kegiatan edukasi ini bukan hanya ditujukan kepada masyarakat dewasa, namun juga melibatkan anak-anak sekolah yang dirangkum dalam kegiatan kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS).

TMS telah dilaksanakan pada 15 – 21 November2019 kemarin di 40 sekolah wilayah tiga kabupaten (Pangandaran, Cilacap dan Kebumen), dengan melibatkan sebanyak 4.600 orang terdiri dari 680 guru dan 3.920 siswa.

“Kegiatan TMS ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para siswa, guru, bahkan kepala sekolah di titik-titik rawan bencana. Mereka antusias terlibat untuk melatih diri guna menyiapkan segala sesuatunya apabila terjadi bencana di sekolah masing-masing,” tambahnya.

Secara keseluruhan, telah terbentuk Kampung Siaga Bencana sebanyak 741 lokasi di Indonesia yang melibatkan 185.250 orang, termasuk di dalamnya 17 lokasi Kawasan Siaga Bencana yang melibatkan 4.250 orang di Kab. Pandeglang, Kab. Lampung Selatan, Kab. Cilacap, Kab. Kebumen dan Kab. Pangandaran.

Baca Juga : Krisis Pangan di Maneo Rendah, Kemensos Salurkan Bantuan Secara Bertahap

Dalam kegiatan pencanangan ini juga dilakukan penyerahan bantuan logistik dengan total bantuan yang diserahkan senilai Rp2.308.993.484. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan bufferstockpenanggulangan bencana masing-masing kepada Provinsi Jawa Barat senilai Rp1.081.753.272 dan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp1.227.240.212.

Adapun bantuan berupa permakanan, tenda serbaguna keluarga berikut tenda gulung, kasur, velbed, hingga family kit dan kids ware, sebagian item barang tersebut akan diberikan ke lumbung sosial KSB di masing-masing wilayah yang telah dibentuk.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BNPB, BPBD, Basarnas, BMKG, Kementerian Desa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, hingga masyarakat bersangkutan yang mempunyai risiko terdampak bencana. [*]