“Board Of Peace” Usulan Trump Semakin Menjauhi Tujuan PBB

Jakarta, WARTAEVENT.com – International Politics Forum (IPF)—suatu lembaga yang memfokuskan riset dan analisa hubungan internasional, Minggu, (8/2/2026), menggelar dialog inter-aktif beberapa mantan duta besar Indonesia.

Para nara sumber dalam diskusi tersebut Dr. Darmansyah Djumala, anggota Dewan Pakar BPPI (mantan Dubes RI di Wina dan Slovenia 2017-2020), Bagas Hapsoro, Wakil Ketua Indonesian Council on World Affairs (ICWA) dan mantan Dubes RI di Swedia dan Latvia, 2016-2020) serta Prof (Hon.) Wahid Supriyadi (Dubes RI di Rusia, 2016-2020, Dubes RI untuk Uni Emirat Arab dan Konjen RI di Melbourne).

Baca Juga : ICWA Minta Indonesia Tinjau Keanggotaan Board of Peace Trump

Direktur Eksekutif IPF, Aprilian Cena, dalam sambutannya menyatakan bahwa tujuan dari lembaga riset internasional HI ini adalah untuk mendiskusikan dan memberi rekomendasi untuk perdamaian dunia. ”Saat ini perhatian dunia terpusat pada masalah pembentukan Board of Peace (BOP) yang masih memerlukan kajian mendalam,” ujarnya.

Pertanyaannya adalah apakah lembaga inisiatif Trump ini sesuai dengan keinginan masyarakat internasional dan politik luar negeri Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah apa rekomendasi yang bisa diberikan mengingat Indonesia sudah terlanjur menandatangani Piagam BOP di Davos, Swiss pada Kamis, (22/2/2026) yang lalu. Dialog inter-aktif daring ini dihadiri kurang lebih 250 peserta online. Ada juga peserta yang mengikuti dari Pakistan, Nigeria dan Tiongkok. 

Baca Juga : ICWA Siap Berkolaborasi dengan Kemlu: Kunjungan Pengurus ICWA ke Wamenlu Havas

Pembicara pertama, Dubes Dr. Darmansyah Djumala, menyatakan bahwa pada hakekatnya pembentukan BOP oleh Presiden AS, Donald Trump adalah berdasarkan kewenangan pribadi (personal authority) dan bukan dipilih atau ditunjuk oleh negara-negara anggota BOP.

Personal authority dalam konteks ini berarti bahwa Presiden Trump menjadi Ketua Board of Peace karena otoritasnya sebagai individu. Dengan kata lain ini merujuk pada pengaruh kekuatan dan pengaruh yang dimiliki seorang Trump bukan karena proses pemilihan.

”Konteksnya tidak jelas, dan ini dapat menimbulkan interpretasi dan pertanyaan,” kata Djumala.

Baca Juga : ICWA Apresiasi Pidato Presiden Prabowo, Indonesia Tegaskan Peran Global

Berikutnya menurut Djumala, tujuan dan dasar pendirian BOP kontradiktif dengan pasal 2 dan 24 Piagam PBB. Dalam Pasal 2 Piagam PBB dijelaskan bahwa organisasi internasional harus didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. Semua negara anggota menurut pasal 2 PBB, harus memenuhi dengan itikad baik kewajiban diasumsikan oleh mereka sesuai dengan Piagam PBB.

Kemudian Pasal 24 Piagam PBB menyatakan bahwa agar PBB dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka negara anggota PBB harus mempercayakan mandat dan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan PBB khususnya untuk perdamaian dan keamanan internasional.

Baca Juga : Paparan ICWA di Depan Para Siswa Sekolah Diplomatik India di Kedutaan Besar India

Djumala menyatakan bahwa selain tanpa memiliki mandat PBB, wilayah kekuasaan tidak saja meliputi Gaza tetapi juga bisa diartikan mencakup wilayah/teritori lainnya. Yang membuat orang banyak mempertanyakan tentang BOP adalah tidak adanya  referensi mengenai Palestina dan tidak pernah sekalipun mengakui prinsip ”two-state-solution” sebagaimana disepakati oleh PBB.